REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai pemilu serentak bisa menghindari politik transaksional. Selain itu, juga mengefektifkan anggaran pemilu.

"Kami cenderung pelaksanaan pemilu serentak. Tidak hanya untuk efisiensi, namun ada hal-hal yang bisa dihindari transaksi politik dari partai politik," kata Din di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/1).

Dia mengatakan, Muhammadiyah sudah mendiskusikan bahwa perlu konsolidasi demokrasi saat ini. Karena, era reformasi tidak bisa diarahkan berlawanan dengan jarum jam sejarah seperti masa otoritarianisme dan rezim represif.

"Namun perlu dikonsolidasikan sehingga jangan menjadi demokrasi prosedural apalagi demokrasi kriminal," paparnya.

Dia menjelaskan, salah satu butir penataan kembali yaitu politik berbiaya tinggi. Hal itu yang mendorong terjadinya demokrasi transaksional di Indonesia. Sehingga perlu dipikirkan mengenai mekanisme pemilihan pada setiap tingkatan.

"Salah satu watak negatif demokrasi Indonesia adalah politik berbiaya tinggi karena yang mendorong adanya demokrasi transaksional," ujarnya.