REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengaku tidak dilibatkan dalam pelaksanaan survei yang dilakukan Dewan Koordinasi Pemenangan Pemilu (DKPP) Partai Golkar. Alhasil Akbar mempertanyakan metodologi dan keabsahan hasil survei tersebut.
"Kami (dewan pertimbangan) tidak dilibatkan, kami tidak dimintai saran dan pertimbangan," kata Akbar ketika dihubungi Republika, Ahad (26/1).
Akbar mempertanyakan validitas survei DKPP Partai Golkar. Dia melihat ada sejumlah hal yang kurang lazim. Soal jumlah responden misalnya. Akbar mengaku baru kali ini mendengar jumlah responden survei hingga mencapai 30 ribu orang.
Di sisi lain dia juga mempertanyakan hasil survei elektabilitas partai yang berbeda dengan kebanyakan survei selama ini. "Saya belum tahu validitasnya. Survei ini berbeda dari survei yang sering kita dengar," ujar Akbar.
Berkaca dari kondisi di atas, Akbar menyatakan validitas survei DKPP Golkar masih membutuhkan pendalaman. Akbar belum yakin elektabilitas Golkar bisa melampaui PDIP, karena selama ini menurutnya survei di luar internal DKPP selalu menempatkan elektabilitas PDIP di tingkat atas.
"Validitasnya membutuhkan pendalaman lebih jauh. Ini di luar perkiraan saya," kata Akbar.
Akbar meminta kader Golkar tidak merasa puas dan terlena dengan hasil survei. Kader Golkar mesti terus berkonsentrasi memenangkan pemilu legislatif 2014. "Kita harus meningkatkan konsolidasi," ujar Akbar.
Sebelumnya DKPP Partai Golkar menggandeng empat lembaga survei yakni Indo Barometer, Celebes Research Center (CRC), Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S), dan Mata Nusa. Mereka mensurvei 32,340 ribu responden di seluruh daerah pemilihan pada November 2013 hingga Januari 2014. Hasilnya lektabilitas Golkar berada di posisi teratas yakni 20,2 persen. Di bawah Golkar ada PDIP dengan 15,9 persen, Demokrat 7,6 persen, Gerindra 6,7 persen, PKB 6,5 persen, PPP 4,2 persen, Hanura 4,1 persen, PAN 4 persen, PKS 3 persen, Partai PBB 1 persen, serta PKPI 0,4 persen.
