REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) menuntut netralitas institusi keamanan negara serta birokrasi agar konsisten dalam menjaga netralitasnya. Hal tersebut bertujuan untuk memantapkan jalannya demokrasi di Indonesia.

"PB HMI-MPO menuntut kepada seluruh perangkat institusi keamanan negara serta birokrasi agar konsisten dalam menjaga netralitasnya, demi memantapkan jalannya demokrasi di Indonesia," kata Staf Komisi Politik PB HMI-MPO Dimas Ramadhan di Jakarta, Senin (10/2).

Dimas mengatakan beberapa nama mantan petinggi TNI dan Polri yang menduduki level elit di partai politik bukan tidak mungkin membawa pengaruhnya dalam berbagai kesatuan yang pernah dipimpinnya. Menurut dia penggunaan pengaruh politisi mantan TNI dan Polri terhadap intitusi keamanan negara, baik secara kelembagaan mau pun individual, memunculkan beberapa kekhawatiran terhadap penyelenggaraan Pemilu mendatang.

Kekhawatiran pertama adalah adanya celah praktek transaksional antara politisi mantan militer dengan lembaga tempat ia berkarir sebelumnya. Kedua menurut dia, peluang adanya transaksi sebagaimana disebut diatas juga mengancam terpecahnya militer ke dalam faksi-faksi politik.

Ketiga menurut dia, pada tingkat yang ekstrim, militer bisa saja merekayasa suatu kondisi anarki sosial apabila tujuan politiknya tidak tercapai pada Pemilu nanti. 

"Hal itu memunculkan kesempatan bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan yang seharusnya dipegang oleh politisi sipil, baik yang bersifat sementara mau pun permanen," katanya.