REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Hayono Isman menyatakan istilah bela negara lebih cocok dibandingkan dengan wajib militer (Wamil) bagi masyarakat Indonesia dalam upaya membangun kedisiplinan.

"Lebih tepat kita menggunakan istilah bela negara dalam membangun cinta tanah air," kata Hayono Isman di Grand Surabaya, Kamis (13/2).

Hayono mengungkapkan hal itu pada kegiatan "Debat Bernegara 11 Capres Konvensi Partai Demokrat" bertemakan bidang pertahanan, keamanan, sosial dan budaya. Dalam menjalankan program bela negara, Hayono mewacanakan akan membuka markas komando distrik militer (Kodim) dan komando resor militer (Korem) bekerja sama dengan pihak sekolah.

Selanjutnya, para siswa sekolah bisa mendapatkan akses sarana prasarana milik TNI untuk berlatih baris berbaris atau melatih kedisiplinan."Suatu waktu Indonesia bisa memiliki sumber daya manusia tidak kalah dengan Korea Selatan dan Singapura," ujar anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI itu.

Lebih lanjut, anggota Dewan Penasihat Partai Demokrat itu menyatakan Indonesia belum siap menjalankan program wajib militer karena belum tersedia anggaran yang besar. Selain itu, program wajib militer tidak cocok dengan nuansa budaya demokrasi Pancasila, kata Hayono.