REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik (Parpol) tidak bisa mengakses DPT. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Pemilu siap dilaksanakan atau tidak. Jika tidak siap, maka KPU harus bertanggungjawab atas hal ini.

"Terus terang, ini berbahaya," jelas Ketua DPP Gerindra bidang advokasi, Habiburokhman, di Jakarta, Rabu (19/2). Parpol jelas harus mampu mengakses DPT, karena berkaitan dengan kesiapan menghadapi Pemilu. Pihaknya ingin agar parpol dalam memeriksa kesiapan infrastruktur DPT. Kebenaran lokasi DPT juga ingin ditelusuri.

Dia menyatakan, kalau parpol tidak bisa mengakses DPT maka patut dicurigai. Jangan - jangan ada yang tidak beres dalam pengelolaan DPT. Sampai saat ini, pihaknya menyatakan hanya KPU dan Tuhan yang mengetahui jumlah pasti DPT.

Habib menyatakan, di era demokrasi saat ini sangatlah tidak pantas menyembunyikan persoalan DPT. Hal ini harus dibuka secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan. Dia mengimbau KPU agar segera membuka kepada publik terkait jumlah pasti DPT. Biar nantinya publik bisa memastikan kesahihan DPT.