REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Distribusi pengiriman logistik pemilihan umum (pemilu) di Provinsi Riau sudah mencapai antara 50 sampai 60 persen. Komisioner KPU Riau Abdul Hamid mengatakan, polusi asap di provinsi kaya minyak itu, tidak mengganggu pendistribusian sarana dan prasarana untuk pemilu.

''Kita (KPU) melakukan pengiriman lewat darat dan air. Kalau lewat udara bisa jadi itu akan terkendala,'' kata dia, usai dilantik di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (19/2).

Namun, kata dia, dari titik nol pendistribusian logistik, yakni di ibu kota Pekan Baru, semua pengiriman logistik tidak satu pun menggunakan maskapai. Hamid menerangkan, saat ini titik tersulit pendisitribusian logisitik kebenaran di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari 10 Kabupaten dan dua kota madya di sana, wilayah seberang timur pusat pemerintahan Provinsi Riau itu, saat ini sedang mengalami kebakaran lahan hebat. KPU Provinsi dikatakan Hamid menyarankan agar pendisitribusian ke wilayah itu menggunakan jalur air.

Rencana ini juga, disebutkan dia sudah dilakukan untuk pengiriman logistik di Kabupaten Indragiri Hilir. ''Kami manfaatkan perahu atau pompong untuk pengiriman ini,''ujar dia.

Ditanya serupa, Ketua KPU Husni Kamil Manik memastikan, kendala asap di Provinsi Riau belum mendesak adanya status khusus pendistribusian logistik. Kata dia, asap dari lahan terbakar, tidak mengganggu rencana apa pun soal pelaksanaan pemilu nasional di Provinsi Riau.

''Hingga sekarang, belum ada laporan pengiriman (logistik) yang terhambat ke Riau,'' ujar dia, Rabu (19/2).

Akan tetapi, Husni menegaskan, agar KPU setempat yang barusan dilantik, segera mencarikan solusi jika, kondisi asap di Riau menghambat tahapan-tahapan pemilu.

Seperti diketahui, kebakaran lahan kembali menerpa Provinsi Riau. Hingga Rabu (19/2), tercatat ada 256 titik api di delapan kabupaten. Kondisi parah ada di empat kabupaten. Diantaranya, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir dan Pelalawan.