REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya alasan tepat soal permintaan anggaran baru kepada kemenkeu. 

Wakil Kordinator ICW Ade Irawan mengatakan, jika tidak ada yang mendesak, sebaiknya pemerintah urung mencairkan permintaan dana tersebut.

"Kita pernah punya pengalaman buruk terhadap KPU yang lama, terkait pengelolaan anggaran yang rawan," kata dia di Jakarta, Ahad (23/2). 

Menurut Ade, KPU sebaiknya menjelaskan rinci tentang kebutuhan belanja dalam anggaran baru senilai Rp 1,7 triliun yang dimintakan.

Karena masyarakat resah terkait adanya penyalahgunaan anggaran baru tersebut. Kecurigaan itu pantas lantaran di kemenkeu punya alokasi anggaran cadangan pemilu yang besar. 

Apalagi pengawasan penggunaan di KPU tingkat bawah memang minim. "Kita semua patut untuk mengawasi keuangan KPU ini. Dana KPU itu sudah terlalu besar," kata dia.