REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Ferry Mursyidan Baldan juga mempertanyakan munculnya kebijakan moratorium iklan kampanye politik yang terkesan mendadak. Bahkan kebijakan itu dianggap berlebihan.

"Suatu hal yang bagus jika dikeluarkan moratorium iklan kampanye. Tapi menjadi sesuatu yang aneh, karena muncul begitu saja, terkesan mendadak. Apalagi menjelang masa kampanye terbuka," kata Ferry di Tangerang, Banten, Sabtu (1/3).

Ia menilai aturan itu berlebihan dan memperlihatkan kekurangsiapan lembaga terkait. Sementara definisi kampanye melalui media sudah sangat jelas batasannya.

Seharusnya, kata dia, lembaga bersangkutan lebih spesifik dengan langsung melarang materi penyiaran yang mengandung unsur kampanye. Jika moratorium sekadar melarang semua jenis penyiaran oleh peserta pemilu, maka hal tersebut tentu dapat dipandang sebagai sikap antimedia.

"Bukankah keharusan kita justru menggunakan media dalam mempermudah utuk menjangkau masyarakat dalam melakukan pendidikan politik," tambahnya.

Menurut dia, keputusan tentang moratorium iklan kampanye mirip dengan pengaturan yang membatasi pemasangan alat peraga dalam bentuk zonasi.

Hingga saat ini tindakan yang dilakukan adalah sekadar menurunkan alat peraga partai dan caleg oleh aparat. Tanpa ada kejelasan tentang definisi zona mana yang boleh atau tidak boleh memasang alat peraga.

"Semuanya sepertinya dibiarkan menjadi tafsir suka-suka oleh aparat. Hal ini terlihat dengan perbedaan sikap dan tindakan dari aparat tentang alat peraga parpol dan caleg di berbagai daerah," tuturnya.

NasDem berharap KPI dapat lebih detail menjelaskan tentang landasan hukum, maksud, dan tujuan pemberlakuan kebijakan moratorium iklan kampanye.

"Jangan nanti dalam pelaksanaan pengawasannya lemah, dan pada akhirnya penerapan moratorium iklan kampanye justru menjadi tindakan yang diskriminatif kepada peserta pemilu dan para caleg," ucap Ferry.