REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto mengatakan proses demokrasi di tanah air harus diamankan. Mulai dari masa kampanye yang akan dilakukan pekan depan, pemungutan suara, maupun pasca pemungutan suara.

“Yang dimaksud pengamanan di sini dalam arti banyak hal, baik para kandidat ataupun caleg harus bebas dari intimidasi maupun bebas dari ancaman-ancaman apapun sehingga mereka bebas menyampaikan visi misinya masing-masing,” katanya usai rapat terbatas tertutup tentang pengamanan pemilu di kantor presiden, Selasa (4/3).

Ia mengatakan dalam pesta demokrasi, debat antar caleg ataupun calon presiden adalah sah dilakukan. Tetapi, yang harus dipedomani adalah aspek penghargaan terhadap hak-hak orang lain termasuk menghormati kebebasan orang lain tanpa harus merujuk pada tindakan kekerasan. Pemilu, lanjutnya, seringkali disebut pesta demokrasi. 

Maka sudah selayaknya jika peristiwa tersebut disambut dengan gembira, lepas dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan satu sama lain. Politik bisa ada dinamikanya tetapi akan lebih baik jika perbedaan pandangan yang terkadang keras tetap pada koridornya dan tidak bermuara pada tindak kekerasan dan pertengkaran. 

“Kita inginkan proses demokrasi itu berjalan baik, dinamis, debat keras tapi harus kita pelihara marwah demokrasi itu untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Sehingga pileg dan pilpres bisa berjalan lancar, aman, tentram,” katanya. 

Dalam kesempatan itu pula, Djoko meminta agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Ia menilai hak pilih itu penting karena akan menentukan wakil dan para pemimpin Indonesia di masa depan yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. “Oleh karena itu, prose situ harus bebas pula dari rasa ketakutan, harus bebas dari ancaman, harus bebas dari kerusuhan, dan harus bebas dari pengrusakan,” katanya.