REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Wakil Ketua Badan Pengawas Pemilu Nasrullah mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi keras bila juru kampanye menggunakan fasilitas negara dalam Pemilu 2014.

"Hal ini karena semua kepala daerah yang juga menjabat ketua Partai Politik harus cuti supaya fasilitas negara tidak digunakan," kata dia kepada wartawan usai mengikuti seminar nasional Uji Publik, Media dalam Pemilu 2014 yang dilaksanakan Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia di Palembang, Jumat malam.

Selain itu, lanjut dia, kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye harus melaporkan jadwal kampanye ke KPU dan Banwaslu setempat agar diketahui tempat dan waktunya. Ini juga untuk mempermudah pengawasan sehingga pelanggaran Pemilu tidak terjadi, kata dia.

Selain gubernur dan bupati, lanjut dia, cuti juga diberikan kepada menteri bila ingin kampanye dalam Pemilu mendatang.

Dalam kesempatan itu pihaknya juga meminta dukungan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan kampanye termasuk pelanggaran Pemilu.

"Masyarakat berhak mengawasi proses Pemilu agar pesta demokrasi tersebut benar-benar berkualitas, kata dia.

Bahkan, pihaknya merekrut sejuta relawan dari berbagai unsur masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu nanti. Kesemuanya itu dilakukan supaya Pemilu benar-benar berkualitas.

Dalam seminar nasional itu juga hadir pimpinan redaksi berbagai televisi yang ada di Indonesia.

Selain itu juga hadir pengamat politik serta para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumsel.