REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyerukan masyarakat memilih calon anggota DPR yang mempunyai kemampuan dan keberpihakan dalam merumuskan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Seknas Fitra menilai, DPR periode 2009-2014 gagal mewujudkan fungsi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan Sekjen Seknas Fitra Yenny Sucipto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/3).
"Menjelang pemilihan legislatif pada April nanti, kesadaran atas peran DPR dalam menjamin kesejahteraan masyarakat perlu dipertegas kepada calon-calon wakil rakyat. Jangan pilih calon anggota DPR yang tidak memiliki kualitas dalam menjalankan fungsi budgeting (anggaran)," ujar Yenny.
Menurut Yenny, kapabilitas calon anggota DPR terhadap fungsi budgeting dapat dilihat pada visi misi yang bersangkutan. "Kalau realistis (visi misi), bisa diimplementasi fungsi budgeting-nya," kata Yenny.
Yenny menjelaskan, terdapat tiga aspek krusial yang seyogyanya dapat tertuang dalam kebijakan APBN. Ketiga aspek itu adalah pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.
"Apakah pendidikan sudah gratis? Apakah kesehatan sudah gratis? Apakah lapangan kerja sudah tersedia? Ini saja tidak bisa dipenuhi dalam pengelolaan APBN. DPR tidak memperjuangkan rakyat dalam tiga hal ini padahal kedaulatan rakyat diwakili DPR," ujar Yenny.
Yenny mengambil contoh anggaran pendidikan yang telah memenuhi mandat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebesar 20 persen dari APBN. Dalam APBN 2014, anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp 368,899 triliun.
Perinciannya, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Rp 130,279 triliun dan anggaran pendidikan melalui transfer daerah Rp 238,619 triliun.
Menurut Yenny, sebagian besar anggaran pendidikan hanya digunakan untuk belanja pegawai. Sehingga, kebermanfaatannya terhadap kualitas pendidikan tidak terasa.
"Pemerintah dalam konteks ini hanya mengusulkan. Sedangkan DPR yang memutuskan terakhir. Seharusnya, DPR mendesain anggaran agar bisa langsung dirasakan masyarakat," kata Yenny.
Ke depan, Yenny, mewakili Seknas Fitra, mengimbau agar masyarakat memilih calon anggota DPR yang mampu memperjuangkan keberpihakan APBN kepada masyarakat.
"Mereka harus lebih cerdas dalam memilih calon wakil rakyat. Bila perlu, setiap daerah pemilihan membuat kontrak politik untuk mengikat loyalitas dan komitmen calon yang bersangkutan," katanya menegaskan.
