REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian besar partai politik yang berpartisipasi dalam deklarasi kampanye damai di Kawasan Silang Monas, Jakarta, Sabtu (15/3) berkomitmen untuk memberantas politik uang.

Taufik basari dari Partai NasDem mengatakan, tiap parpol punya komitmen untuk perubahan yang lebih baik. ''Kami ajak pemilih untuk melawan praktik politik uang karena merusak demokrasi,'' kata dia, Sabtu (15/3)

Achmad Basarah dari PDIP menjelaskan, PDIP berjanji akan menjaga dan mengawal pemilu agar berjalan lancar. Ia membenarkan penyataan dari Parta NasDem bahwa semua harus turun langsung mengawal pemberantasan politik uang.

''KPU, Bawaslu dan aparat lainnya agar dapat menjaga jalannya pemilu untuk jujur dan adik serta mencegah adanya money politic,'' kata dia.

Idrus Marham dari Golkar juga sepakat dengan pemberantasan politik uang. Ia menambahkan, masyarakat harus cermat dalam memilih, tidak hanya berlandaskan popularitas semata, tapi konsep ke depan yang ditawarkan calon.

Hatta Radjasa dari PAN ikut dalam persetujuan memberatas politik uang. Ia ingin politik transaksi dihilangkan agar bisa mencerdaskan masyarakat karena berkaitan dengan proses demokrasi.

''Karena kualitas demokrasi juga ditentukan oleh partisipasi aktif pemilih. Kita tidak hanya diaudit oleh rakyat tapi juga dunia,'' kata dia.

Sementara, Syarif Hasan dari Partai Demokrat fokus kepada proses demokrasi itu sendiri yang harus dipegang teguh oleh setiap parpol. ''Proses demokrasi bukan persaingan atau kompetisi tapi kebersamaan untuk menciptkan Indonesia lebih baik,'' kata dia.