REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerindra akan mendorong enam program partai dalam kampanye partai politik pada Pemilu 2014 yang mengutamakan pembangunan, ekonomi yang maju, modern, dan berdaulat.
"Artinya, menjadikan bangsa Indonesia berpendapatan tinggi yang membuat orang tidak harus keluar negeri untuk mencari penghidupan," ujar Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di Jakarta, Sabtu (15/3).
Suhardi mengatakan, program yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan memberikan pengembangan infrastruktur, termasuk meningkatkan produk pangan dalam negeri.
Program tersebut, lanjut dia, diikuti dengan program kedua, yang disebut pembangunan ekonomi kerakyatan. Pembangunan tersebut memperkenalkan potensi alam Indonesia, seperti kehutanan, perkebunan, dan laut, mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut.
Selanjutnya adalah mandiri pangan, yaitu mengembalikan Indonesia, yang mampu memberi pangan bangsa sendiri dan bahkan bangsa lain, bukan menggantungkan diri pada impor pangan dari negara lain.
"Menggali potensi energi termasuk di dalamnya, seperti potensi pohon yang bisa menghasilkan minyak fosil. Gerindra akan membuat program dari aren, kemiri, sebagai tanaman yang bisa menggantikan minyak yang akan hilang. Dalam waktu 12 tahun ke depan," kata Suhardi.
Setelah itu, pembangunan sumber daya manusia, terutama melatih para pemuda yang menjadi generasi penerus bangsa dengan meningkatkan kemampuan daya, jiwa, cita rasa melalui seni, budaya, dan olahraga.
"Selain itu, masyarakat juga membutuhkan edukasi tentang bagaimana agama menjadi bagian dari menyatukan masyarakat, bukan memecah belah," kata Suhardi.
Menurut Suhardi, Gerindra juga siap mengembalikan lingkungan hidup Indonesia dengan menanam berbagai macam pohon, mengalirkan air, dan menjadi negara yang memiliki sumber ilmu dan material yang dapat digali.
"Partai Gerindra juga siap menjadikan negara ini sangat efektif, bersih dari korupsi. Korupsi itu sendiri sudah bisa dientaskan dari program nomor satu. Saya kira korupsi itu habis bukan hanya karena penegakkan hukum, melainkan juga karena rakyat perutnya kenyang," ujar Suhardi.
