REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim sudah berusaha melarang para kader dan simpatisannya untuk membawa anak-anak kampanye, Ahad (16/3).

"Kami menilai mungkin hal itu karena banyak kader PKS yang tidak bisa menitipkan anaknya dahulu. Atau karena tidak punya pembantu. Namun, kami sudah sosialisasikan mengenai peraturan itu kepada kader," kata Sekjen PKS Taufik Ridho di Jakarta, Senin (17/3).

Pernyataan tersebut disampaikan Taufik terkait temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan PKS sebagai partai yang melibatkan anak-anak paling banyak dalam berkampanye pada hari pertama masa kampanye nasional.

Taufik berdalih, banyaknya anak-anak dalam kampanye itu bukan ihwal yang disengaja. Panitia sudah mengantisipasi dengan menyediakan sembilan posko penitipan anak di lokasi kampanye.

"Kami sosialisasikan agar jangan bawa anak dalam berkampanye. Jika terpaksa bawa anak pun kami imbau untuk dititipkan pada posko," ujar dia.

PKS berjanji pada kampanye selanjutnya, akan lebih berusaha keras untuk melarang kader dan simpatisannya melibatkan anak-anak dalam kampanye, sesuai pasal 15 UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Taufik mengakui hasil sosialisasi larangan pelibatan anak dalam kampanye yang sebelumnya dilakukan memang kurang maksimal.

Karena sosialisasi tidak dilakukan oleh semua pihak secara menyeluruh. Baik parpol, KPU serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karenanya, dia menolak jika semua kesalahan dilimpahkan ke partai politik.

"Sesungguhnya ini hal yang kompleks, kami sudah berusaha, tapi kan massa itu jumlahnya ratusan ribu, perlu sosialisasi dari semua pihak. Kita juga berusaha, dan itu bukan disengaja," ujar dia.

Berdasarkan temuan KPAI, Selain PKS, Partai Gerindra, Hanura, Nasdem, Golkar, Demokrat, PDIP, juga dilaporkan melibatkan banyak anak-anak dalam kampanye yang dilangsungkan di beberapa daerah.