REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemanfaatan teknologi informasi (IT) pada pemilu 2014 dinilai rawan memunculkan potensi kecurangan. Karena keamanan dan kelayakan jaringan yang dipakai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses perhitungan suara masih belum teruji.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institue, Heru Sutadi mengatakan, ancaman kecurangan dalam proses perhitungan suara pada pemilu 2014 diprediksi tinggi. Informasi yang diperolehnya, partai politik (parpol) marak menyewa hacker untuk memantau perolehan suara.

"Masalahnya, kalau nanti para hacker tersebut menyerang sistem data yang dipakai KPU bagaimana?" kata Heru saat dihubungi Republika, Ahad (23/3).

Saat ini, katanya, sistem yang dipakai dalam proses perhitungan suara di KPU masih manual. Namun, perlu juga pemanfaatan teknologi agar hasil perhitungan suara bisa diawasi. Sebab, secara teknis, metode semacam itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya.

Manipulasi suara di tingkat daerah masih dinilai menjadi ancaman utama. Pembajakan data dari kabupaten/kota dan provinsi ke pusat bisa saja terjadi. Sedangkan sistem teknologi yang dipakai, tidak sepenuhnya memumpuni.

"Pengalaman buruk pada pemilu 2009, jagan sampai terulang kembali nanti. KPU harus bisa menyiasati, bagaimana proses perhitungan suara yang akurat dan bisa diawasi oleh publik," ujar dia.

Dia menjelaskan, ada peningkatan tensi politik pada pemilu 2014. Apalagi dengan diusungnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres PDI Perjuangan. Karenanya, KPU sebaiknya bekerja sama dengan lembaga sandi negara dan kemenkominfo untuk mengamankan sistem teknologi pemilu.

"Tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu mendapat kawalan dari beberapa instansi berwenang yang menangani sistem IT," kata dia.