REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Intelijen Negara (BIN) menegaskan akan bersikap profesional dan netral dalam pilpres 9 Juli 2014. 

"Penyelenggara intelijen negara ingin mewujudkan pemilu presiden yang aman, jujur, dan adil. Langkah-langkah intelijen tersebut dilaksanakan secara profesional, objektif dan akuntabel, serta tidak memihak pada pihak mana pun," kata Kepala BIN Marciano Norman, di Jakarta, Ahad (1/6).

Marciano menegaskan hal itu untuk menjawab pertanyaan sejumlah pihak mengenai posisi BIN dalam pilpres 2014. Karena ada beberapa mantan pejabat intelijen negara yang menjadi tim sukses capres.

Menurut Marciano, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan kepadanya saat mengawali tugas. Yaitu, tidak ada ruang bagi BIN untuk berbuat dan bertindak di luar undang-undang yang berlaku.

Menurutnya, UU Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara menjamin aspek profesionalitas, integritas, objektivitas dan netralitas penyelenggaraan intelijen negara. Pelaksanaan reformasi itu menjadi faktor pembeda yang nyata dalam penyelenggaraan intelijen negara dibanding pada masa-masa sebelumnya. 

Pada beberapa kali pemilu yang lalu, intelijen sering dicurigai tidak netral dan mendukung salah satu peserta pemilu. "Kini kami netral dan profesional," tegas Marciano.

Untuk saat ini, kata dia, risiko terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas intelijen dalam pemilu akan sangat kecil. Termasuk kemungkinan bersikap tidak netral. Karena era demokrasi sangat diwarnai oleh prinsip tranparansi dan akuntabilitas.