REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemenkopolhukam beserta Panglima TNI Jenderal Moeldoko, KSAD TNI Jenderal Budiman, Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Marciano Norman melakukan rapat di Jakarta, Rabu (2/7). 

Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan, rapat koordinasi membahas kesiapan institusi dalam rangka pengamanan penyelenggaran pilpres 2014. 

Saat ini, katanya, sudah masuk ke tahap kampanye visi dan misi capres. Intensitas dan atmosfer persaingan pun cukup tinggi. 

Mencermati semua dinamika di lapangan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan rapat. Yaitu:

Pertama, aparat TNI dan Polri akan netral. Setiap tindakan anggota aktif yang menyimpang mendapatkan sanksi setimpal oleh institusi masing-masing. 

Kedua, PNS bersifat netral dalam proses kampanye. Namun, diharapkan menggunakan hak pilihnya pada pencoblosan.

Ketiga, aparat keamanan dibantu TNI bersiaga penuh sejak masa tenang dan pada saat pencoblosan nanti. Selanjutnya, akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan. 

"Alustista TNI AD, AU dan Polri disiapkan untuk mendukung operasional penanganan pilpres dan membantu dukungan logistik pemilu," ujarnya. 

Keempat. Aparat akan bertindak tegas dan tepat bagi siapa pun yang akan melakukan pembakaran, perkelahian dan kerusuhan. 

"Kita semua tidak ingin kembali mengulangi kejadian di masa lalu yang sekaligus merugikan kita semua. Oleh karena itu harus dijaga transisi demokrasi ini dengan aman dan tertib," katanya. 

Kelima, Bawaslu, penegak hukum terpadu dan masyarakat ikut mengawasi serta mencegah terjadi penyelewengan politik di lapangan. Seperti money politik, serangan fajar, intimidasi atau manipulasi suara di TPS atau KPPS.

"Di setiap institusi diatur dengan pusat pengendalian krisis untuk memonitor kejadian di setiap daerah. Sehingga kejadian di lini depan bisa dimonitor dengan baik. Ini sesuai dengan amanat UU PKS. Itu adalah yang akan kita kerjakan," katanya.