REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menduga membengkaknya daftar pemilih tetap (DPT) dengan nomor induk kependudukan (NIK) bermasalah di Jawa Barat sebagai operasi terselubung pihak tertentu. Pasalnya, berdasarkan DPT hasil pemutakhiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) versi 15 Maret 2014 kemarin, DPT dengan NIK ganda dan NIK invalid paling banyak ditemukan di Jabar.

"Kenapa Jawa Barat? Apakah ada operasi untuk pihak-pihak tertentu, karena selama ini Jabar itu tidak pernah atau sangat minim DPT dengan NIK ganda," kata Petugas perantara PDI-P dengan KPU (Liason Officer) Sudyatmiko Aribowo, Kamis (20/3).

Miko menjelaskan, jika melihat DPT yang lama versi November 2013, masalah paling banyak ditemukan di Provinsi Jawa Timur.  "Sekarang Jatim sudah jauh menurun, tapi Jabar meledak. Menurut kami itu ganjil," ungkapnya.

PDI-P menemukan 1.083.676 DPT dengan NIK kosong, dan pemilih dengan NIK Ganda sebanyak 4.039.075 jiwa. Pemilih dengan NIK ganda paling besar ditemukan di Provinsi Jawa Barat. Jumlahnya 1.050.934 jiwa.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, bisa saja DPT yang diperiksa PDI-P merupakan data lama. Karena KPU sendiri masih melakukan proses injeksi NIK yang telah diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke dalam sistem informasi daftar pemilih (sidalih).

"Bisa jadi itu data yang lama. Atau, kalau memang ada yang bermmasalah silahkan sampaikan ke kami," ujar Ferry.

Menurut Ferry, DPT dengan NIK invalid berjumlah 400.000. Menjelang 26 Maret, KPU akan melakukan finalisasi DPT untuk memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat bisa memilih pada 9 April 2014 nanti.

KPU berencana akan mengumumkan DPT final hasil penyempurnaan pada 26 Maret 2014 mendatang. Pengumuman akan dilakukan pada rapat pleno terbuka yang melibatkan Bawaslu dan parpol peserta pemilu.