REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi prihatin melihat kemelut yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia meminta masalah internal itu diselesaikan secara damai.

"Sebagai orang yang pernah aktif di PPP tahun 1973-1986, saya sangat prihatin dan menyesalkan kemelut pertikaian di PPP," kata KH Hasyim Muzadi, Selasa (15/4).

Menurutnya, jika Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dianggap salah karena hadir pada kampanye Gerinda di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta,  masalah tersebut sebaiknya diselesaikan setelah pemilu presiden. "Jadi hendaknya diselesaikan sehabis pilpres sekalipun dalam muktamar luar biasa," paparnya.

Pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok itu khawatir jika masalah tersebut diselesaikan sekarang, akan rawan intervensi pihak luar. "Kalau sekarang akan 'masuk angin' dengan kepentingan makro di luar PPP. Bahkan kelompok ' islamofobia ' juga akan tertawa melihatnya," katanya.

Hasyim menambahkan, setiap kemelut di partai politik atau politik praktis, selalu rawan maney politik transaksional. "Itu bisa  menghancurkan PPP sendiri dalam jangka panjang, sekalipun pengurusnya bergantian," paparnya.

Sebagai orang yang pernah besar di PPP, Hasyim berkepentingan menyelamat PPP dari kehancuran karena perpecahan. "Saya tidak semata-mata membela Surya tapi saya bela keselamatan PPP," katanya. 

Oleh karena itu, kata Hasyim, sebaiknya kedua pihak menahan diri. Jangan sampai kemelut semakin meluas. "Selesaikan semuanya sehabis pilpres secara terhormat dan bermartabat sesuai dengan akhlak Islam," jelasnya.

Terkait Pilpres, Hasyim punya impian partai Islam bersatu. Syaratnya, PPP sebagai salah satu parpol Islam harus bebas masalah. "PPP harus sehat. Andai PKB, PPP dan PKS sebenarnya bisa mengusung pasangan capres-cawapres sendiri. Tapi kenyataan masih banyak massalah."