REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain memanggil para petinggi DPD PDIP di seluruh Indonesia, Megawati Soekarnoputri juga memanggil delapan pimpinan kepala daerah di Indonesia.

Megawati meminta para kepala daerah yang berasal dari PDIP turut terlibat aktif dalam memenangkan Joko Widodo (Jokowi) pada pemilu presiden (pilpres) 2014. "Kita pastikan masing-masing untuk tiga pilar berjalan," kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo usai menghadiri rapat konsolidasi di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

Ganjar mengatakan dalam konsep PDIP ada tiga pilar partai yang wajib terlibat memenangkan pilpres 2014. Pilar pertama adalah struktur partai yang terdiri dari pengurus DPP, DPD, DPC, ranting, hingga anak ranting. Pilar kedua adalah para kader yang duduk di badan legislatif baik di DPRD kota/kabupaten, DPRD Provinsi, hingga DPR RI.

Sedangkan pilar ketiga adalah para kader PDIP yang mejadi pejabat eksekutif di berbagai daerah. "Saya kebagian yang eksekutif. Kami sudah siapkan pasukan untuk itu (memenangkan pilpres)," ujar Ganjar.

Ganjar menilai tidak ada persoalan apabila pejabat daerah membantu kerja-kerja politik partai. Menurut Ganjar, sebagai kepala daerah dirinya tidak hanya bertanggung jawab terhadap rakyat tapi juga bertanggung jawab menjalankan program-program partai. "Saya orang partai yang mesti menyiapkan pasukan di wilayah masing-masing," ujarnya.

Ganjar membantah pengerahan kepala daerah untuk pemenangan pilpres akan memanfaatkan para PNS yang ada di masing-masing daerah. Para PNS tetap memiliki hak menentukan sikap politik. "Ini lebih dimaksudkan menjalankan konsep gotong royong partai. Melawan money politic yang ada di daerah," katanya.

Selain Ganjar, kepala daerah yang hadir diantaranya Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo; Gubernur Kalimantan Tengah, Teras Narang; Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis; Gubernur Lampung, Syahruddin; Gubernur Bangka Belitung, Rustam Effedi; Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Suryorespationo; Gubernur Banten, Rano Karno; Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko; Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Leburaya.