REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rachmat Yasin menuturkan rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang akan dilaksanakan, Sabtu (19/4) di Jakarta, legal karena untuk menentukan apakah rapimnas tersebut legal atau tidak ditentukan oleh AD/ART partai bukan oleh perseorangan.

"Begini itu legal, ilegal atau tidak ilegal, itu tidak ditentukan oleh orang per orang tapi ditentukan oleh AD/ART partai. Ini (rapimnas) legal, justru tindakan yang dilakukan Surya (Suryadharma Ali) kemarin itulah yang ilegal, kita rapimnas merujuk pada AD/ART," kata Rachmat Yasin, di Kota Bandung, Sabtu.

Ia menuturkan, untuk menghadiri rapimnas tersebut dirinya mendatangi Kantor DPW PPP Jawa Barat, di Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung untuk mengetahui materi apa saja yang akan dibahas.

"Malam ini saya harus menghadiri rapimnas, apa materi rapimnas saya harus tanya dulu ke DPC-DPC. Dan akhirnya dalam rapimnas itu memutuskan harus apa, mereka juga harus tahu kan," ujar dia. Hal tentang meminta pertanggungjawaban terhadap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di kampanye Partai Gerindra itu, kata dia, tetap menjadi agenda utama rapimnas.

"Kemudian menolak, kalau itu, ada pemecatan-pemecetan terhadap kader, maka DPW PPP Jawa Barar dan seluruh cabang menolak semua agenda itu, dan dikembalikan kepada posisi semula," kata dia.

Menurutnya, hingga hari ini dirinya belum pernah menerima surat pemecatan sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat dari pengurus DPP PPP."Kalau memang betul saya dipecat, sampai saat ini surat itu belum saya terima," katanya.

Dalam pertemuannya dengan 25 DPC PPP se-Jawa Barat, lanjut Rachmat, ada keinginan untuk melaksanakan Muktamar Luar Biasa terkait yang terjadi di partainya saat ini."Dan yang ketiga untuk mengembalikan marwah PPP, DPC-DPC mengamanatkan kepada saya untuk mengamanatkan muktamar luar biasa," ujar dia.