REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dianggap bukti tidak meratanya pembagian kekuasaan. Faksi di internal akhirnya protes keras terhadap kebijakan ketua umum Suryadharma Ali (SDA).

Pengamat politik LIPI, Indria Samego menyatakan, kisruh bisa saja dihindari. Asal, pembagian kekuasaan atau jatah politik dilakukan secara merata. 

Misal, pimpinan setiap faksi di internal partai diberikan kekuasaan sebagai menteri atau komisaris perusahaan. Hal ini nantinya akan membuat faksi-faksi dapat bekerja maksimal.

Menurutnya, faksi di internal tentu menginginkan tetap bermanfaat. Mereka ingin diberdayakan agar potensinya dapat dipersembahkan kepada bangsa. "Bagi-bagi kue politiknya harus merata memang," jelas Indria, saat dihubungi, Sabtu (19/4).

Menurutnya, kisruh ini bisa saja mengakibatkan pergantian kepengurusan partai mulai tingkat bawah hingga atas. Hal ini tentu akan mengubah arah kebijakan politik partai yang sebelumnya sudah dibuat.

Selain itu, ujar Indria, kisruh ini berdampak negatif bagi konsolidasi partai. Di saat partai seharusnya fokus mengawal perolehan suara, justru harus membereskan persoalan internal. Bisa saja nantinya perolehan suara PPP lebih buruk dari prediksi penghitungan cepat ketika pileg diselenggarakan.