Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kanan).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertengkaran politik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukan saja akan memecah partai dari dalam. Akan tetapi, akan berdampak kerugian bagi partai mana pun yang akan menggandeng PPP dalam mitra koalisi.
Pengamat Politik dan Direktur pada Political Communication (Polcomm) Institute Heri Budianto menilai, Partai Gerindra dan calon presiden (capres) Prabowo Subianto adalah pihak lain yang paling rugi dari keretakan di PPP.
Apa sebab? Kata dia, dengan dualisme kepatuhan di partai lambang Ka'bah itu, akan membuat dukungan tidak solid.''Itulah kerugian bagi PPP sendiri, yang terlalu terburu-buru menyatakan dukungannya ke Partai Gerindra, dan Prabowo,'' ujar dia, di Jakarta, Ahad (20/4).
Dikatakan Heri, mesin dukungan dari PPP untuk Prabowo tentu diharapkan solid, tapi terancam kandas lantaran perpecahan. ''Tidak semua kader sampai tingkat bawah setuju dengan dukungan kepada Prabowo ini,'' sambung Heri.
Menurut Heri, konflik internal di PPP, tidak lah terlalu runyam awalnya. Tapi mendadak 'seru' lantaran terjadi inkonsistensi dari dalam. Kata dia, aksi buru-buru dari Ketua Umum PPP Surya Dharma Ali untuk mendukung Prabowo dalam bursa pencapresan 2014, adalah biang utama keretakan.
Dikatakan dia, jika mengacu pada hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP di Bandung, Jawa Barat, tahun silam, partai berbasis Islam itu, tidak memunculkan nama Prabowo dan Gerindra dalam rencana koalisi dan dukungan dalam Pemilu 2014.
Namun, ditambahkan dia, sepihak SDA malah nekad menyatakan dukungan terhadap Gerindra dan Prabowo, dengan membawa bendera PPP. Keputusan SDA, tentunya, dinilai Heri membuat marah kader lainnya. Padahal, jika pun keputusan Mukernas, Bandung itu tidak memunculkan nama Prabowo, semestinya SDA dapat menggiring suara petinggi lainnya, untuk membahas atau pun menganulir keputusan mukernas sebelumnya.
Akan tetapi, Heri mengatakan, SDA malah mengambil langkah pemecatan terhadap kader yang tidak taat keputusannya. Hal tersebut, dikatakan Heri, semakin memperparah sikap 'anti' SDA sendiri. ''Sepanjang dinamika internal masih membara, maka akan sangat membahayakan bagi PPP untuk mendukung partai atau capres tertentu dalam koalisi,'' ujar dia.