REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jendral DPP PDIP, Tjahjo Kumolo mengatakan partainya tidak ingin melibatkan terlalu banyak partai di pemerintahan. PDIP berharap cara ini bisa lebih mengefektifkan kinerja pemerintahan. "Prinsipnya kabinet kerja sama partai politik kecil ramping," kata Tjahjo kepada ROL, Senin (21/4).

Tjahjo mengatakan PDIP tidak ingin memulai pembicaraan kerja sama pemerintahan dengan prinsip bagi-bagi kekuasaan. Tapi PDIP ingin memulai kerja sama pemerintahan dengan membahas persoalan-persoalan bangsa yang ada di masyarakat dan mencari solosinya. "Jangan tawaran kerja sama antarparpol dimulai dari pembagian kursi kabinet atau posisi tawar wapres," ujarnya.

PDIP sampai saat ini baru menemui kata sepakat bekerja sama di pemerintahan dengan Partai Nasdem. Tjahjo mengatakan program restorasi yang diusung Nasdem cocok dengan konsepsi Trisakti Bung Karno yang anut PDIP.

Dia menjelaskan Nasdem dan PDIP berkomitmen menghasilkan program kerja prorakyat, kerja sama politik di parlemen khususnya kebijakan politik anggaran dan politik legeslasi guna mendukung program prorakyat. "Ini yang ditawarkan dalam lobi dengan pimpinan parpol yang pada prinsipnya dapat dipahami," kata Tjahjo.

Tjahjo menyatakan PDIP dan Jokowi berupaya menghindari istilah koalisi, mereka lebih memilih istilah kerja sama. Menurutnya PDIP sudah belajar banyak dari koalisi pemerintahan yang ada sekarang. "Koalisi parpol-parpol besar  sepuluh tahun ini yang mayoritas di DPR tidak mampu mengambil keputusan yang solid dalam setiap proses di DPR," ujarnya.