REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra masih membutuhkan partai lain sebagai mitra koalisi untuk memenuhi syarat presidential threshold.

Gerindra selama ini sudah mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Namun, partai berlambang kepala burung Garuda itu masih belum mengumumkan rekan resmi yang akan menjadi mitra koalisi.

Melihat dinamika yang terjadi, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melihat ada beberapa situasi yang dapat merugikan Prabowo dan Gerindra.

"Sekarang kalau kita lihat Gerindra seperti terjebak dalam situasi yang mungkin saja membuat mereka bisa kehilangan kursi untuk mendapatkan angka presidential threshold," kata dia, selepas acara diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (26/4).

Pertama, Yunarto melihat gerakan dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akhirnya meninjau kembali dukungan terhadap Gerindra. Padahal sebelum islah, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sudah mengarahkan gerbong untuk berkoalisi dengan Gerindra.

"Partai yang katakanlah sudah bergabung, sudah lepas. Secara implisit kita tahu itu adalah dukungan buat Jokowi (Joko Widodo, capres PDI Perjuangan)," kata dia.

Situasi kedua, menurut Yunarto, mitra koalisi Gerindra semakin terbatas karena ada partai besar yang tetap kukuh mengusung calon presiden sendiri. Ia merujuk pada Partai Golkar yang masih mempertahankan sikap mendoroang Aburizal Bakrie.

Faktor ketiga, ia mengatakan, munculnya wacana koalisi poros keempat yang akan dipimpin Partai Demokrat dengan mengumpulkan partai menengah. "Kalau kemudian tiga poros koalisi ini bisa terealisasi ke depan, yang akan lebih mungkin secara matematika politik tersingkir adalah Prabowo," kata dia.