REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi menilai Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) tidak menaati dari kesepakatan islah.

Ketidaktaatan SDA tersebut, kata Emron, terlihat dari langkah politiknya yang mengadakan pertemuan informal dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/5).

Pertemuan itu disebut Emron untuk membuat kertas dukungan kepada salah satu calon presiden (Capres) tertentu.

"SDA tidak sesuai kesepakatan islah. Membuat pertemuan untuk membuat kertas dukungan. Atas kelakuan itu, saya undang DPW ke Hotel Crown, Jumat malam agar mereka tidak tandatangani pernyataan yang tidak prosedural itu," ucap Emron di Jakarta, Sabtu (3/5)/

Emron mengatakan, pertemuan yang digelarnya dihadiri sedikitnya 22 Ketua DPW.Selain meminta agar tidak memberi tandatangan surat dukungan, pertemuannya dengan DPW juga membahas siapa calon presiden yang akan didukung PPP.

"Kalau hasilnya berbeda dengan hasil pertemuan yang digelar SDA, ya, voting di Rapimnas," ujarnya. Emron juga mengatakan, hasil pertemuannya dengan 22 Ketua DPW akan disampaikan di rapat Pengurus Harian (PH) dan Majelis Musyawarah (MM).

Komunikasi politik juga akan terus dilakukan pihaknya sampai pelaksanaan Rapimnas 10 Mei 2014 nanti. Selain itu, kata Emron, setelah mendengarkan pernyataan terbaru seluruh anggota MM dalam membangun komunikasi dan lobi politik terkait pengusungan capres, maka pihaknya akan semakin mengintensifkan komunikasi kepada semua bakal capres mengenai pembagian kekuasaan, dan kepada semua parpol terkait finalisasi arah koalisi "Kemudian akan membahasnya kembali pada rapat MM 6 Mei.

Majelis Musyawarah akan melaporkan rekomendasinya pada Rapat Pengurus Harian (PH) DPP 7 Mei pukul 19.00 WIB. Dan Pengurus Harian DPP melaporkan kepada Rapimnas 10 Mei, sembari menunggu finalitas kursi PPP berdasarkan rekapitulasi KPU 9 Mei," papar Emron