REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai kampanye hitam itu adalah sebagai suatu hal yang wajar dalam demokrasi.

"Ini justru sangat diperlukan oleh masyarakat, ini bisa untuk edukasi kepada masyarakat tentang latar belakang dari para capres sehingga mereka bisa menentukan pasangan capres dan cawapres mana yang kelak harus mereka pilih,'' ujar Indria di Jakarta, Kamis (15/5).

Namun, Indria mengingatkan, kampanye hitam dinilai wajar jika masih mengungkapkan fakta-fakta bukan kebohongan. Dia pun menganggap wajar saat isu mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau kasus penculikan aktivis dibicarakan. 

Di sisi lain, adanya pemberitaan mengenai salah satu kandidat capres yang bertemu sangat intens dengan para konglomerat asing dan duta besar asing juga menjadi hal yang normal.

"Isu ini menurut saya adalah hal yang wajar saja karena memang berdasarkan fakta masih ada aktivis yang hilang sampai sekarang. Hal terpenting dari ini semua adalah publik menjadi tahu bagaimana track record capres,'' jelasnya.

Indria kembali mengingatkan kampanye hitam dinilai wajar jika masih mengungkapkan fakta-fakta bukan kebohongan. ''Hal terpenting dari ini semua adalah publik menjadi tahu bagaimana track record seorang capres,'' ujarnya.