REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petinggi Partai Golkar mengklaim akan segera mengadakan Musyawarah Nasional untuk memilih Ketua Umum baru. Munas tersebut rencananya akan dilaksanakan setelah Pilpres 2014 selesai.

Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Munas tersebut untuk membahas pergolakan politik selama Pilpres 2014. Selain itu juga akan ada evaluasi mengenai pergerakan Golkar di kancah perpolitikan nasional.

''Jika disetujui, sudah bisa diselenggarakan Munas lima tahunan untuk milih ketua umum yang baru,'' kata dia, Kamis (22/5).

Priyo menjelaskan, ada usulan dari DPD Pekanbaru agar Munas Golkar diadakan per-6 tahun. Namun, usulan tersebut ditolak dan Golkar tetap berpijak pada AD/ART partai. Tahun ini, Golkar akan mengadakan agenda rutin Munas.

''Memang ada keputusan dari Pekanbaru agar kali ini menjadi enam tahun tapi hanya rekomendasi, tapi kita tetap lima tahun. Sesuai anggaran,'' kata Priyo.

Wakil Ketua Umum Golkar, Agung Laksono lebih memilih untuk mengatakan sebagai Rapim (Rapat Pimpinan) dengan status di bawah Munas. Rapim ini untuk membahas perkembangan partai sendiri. Walapun mendapat pertentangan dengan kader yang lain mengenai Rapim, Agung tetap bersikukuh Rapim lebih cocok dilakukan setelah pilpres daripada Munas.

''Statusnya di bawah Munas, Rapim. Setelah Pileg ada Rapim ya mengapa setelah Pilpres tidak ada Rapim?,'' kata dia.