REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) jauh lebih komprehensif ketimbang Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Khususnya, dalam hal penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik.

"Berkaitan dengan penegakan hukum dan kualitas layanan publik. Secara umum teman-teman sudah menyebutkan usul visi-misi Jokowi-JK lebih kompreshensif dari Prabowo-Hatta," kata Koordinator Badan Pekerja ICW Ade Irawan di Jakarta, Senin (26/5).

Menurut dia, visi misi kedua pasangan capres dan cawapres hampir sama menyangkut pencegahan dan penindakan koruspi. Keduanya menyakan akan melakukan reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jokowi-JK lebih mengedepankan independesi KPK. Sedangkan Prabowo-Hatta menitikberatkan penambahan personel penyidik dan penguatan tambahan. Termasuk para politisi yang berupaya mengurangi wewenang KPK.

"Jokowi-JK menuliskan soal korupsi politik. Korupsi di mana aktornya merupakan politisi baik di parlemen atau eksekutif. Salah satunya pendanaan parpol. Jokowi-JK mengusulkan ada perubahan pendanaan partai politik karena faktor yang menyebabkan partai politik melakukan korupsi adalah besarnya ongkos politik," ujar dia.

Selain itu, Jokowi-JK mengusulkan ide bahwa pemilihan Kapolri dan Jaksa Agung akan didasarkan oleh kualitas dan integritas. Serta menguatkan fungsi koordinasi dan supervisi KPK, polisi dan jaksa.

Terkait layanan publik, Prabowo-Hatta mengusulkan tabungan haji Indonesia. Ini ide menarik karena sejak dulu masyarakat sipil sudah sering mengusulkan hal ini.

"Ini menarik karena banyak didorong civil society soal korupsi haji. Tapi teknis pelaksanaan tabungan haji ini dipertanyakan," kata dia.