Parpol Koalisi Minta Jatah Menteri? Ini Jawaban Gerindra
Selasa , 27 May 2014, 07:47 WIB
antara
Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra, Martin Hutabarat,

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Anggota Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra, Martin Hutabarat, membantah adanya permintaan jatah jabatan menteri dari partai politik yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden.

"Sebenarnya belum ada pembicaraan mendetail ke arah itu," katanya usai deklarasi relawan "Prabowo Subianto Pilihan Pasti" (Pasopati) Sumut di Medan, Senin (27/5) malam.

Namun Martin mengakui sejumlah pimpinan parpol pendukung capres yang berpasangan dengan Hatta Rajasa itu ada yang menawarkan kader-kadernya.

Dalam pembicaraan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut, pimpinan parpol pendukung koalisi itu menyatakan kepada Prabowo Subianto bahwa mereka memiliki kader-kader yang profesional.

"Kalau pak Prabowo memilih kader-kader profesional dalam jabatan, pertimbangkanlah kader-kader kami," katanya seperti mengulangi pernyataan pimpinan parpol koalisi tersebut.

Meski mengisyaratkan adanya penawaran kursi menteri dari parpol koalisi, tetapi Martin membantah ada pembicaraan yang menentukan jumlah kursi kabinet untuk parpol tertentu.

"Tidak ada pembicaraan itu, menang dulu," kata anggota DPR RI tersebut.

Caleg DPR RI terpilih dari Sumut itu juga membantah isu yang menyebutkan adanya tawaran menteri utama kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar