REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai pernyataan Prabowo Subianto yang akan menjamin kebebasan pers justru menjadi manifestasi kepemimpinan otoriter. 

“Pernyataan Pak  Prabowo yang seperti itu justru manifestasi kepemimpinan otoriter  sehingga segala bentuk jaminan harus berasal dari dalam dirinyam,” kata Hasto, di Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Pernyataan Hasto tersebut merespon pernyataan Prabowo di Surabaya, Kamis (29/5) yang menjanjikan kebebasan pers jika dipercaya memimpin Indonesia. “Demikian halnya gagasan terhadap pembubaran Partai Politik yang pernah disampaikan pada saat orasi hari buruh, maka lengkaplah sudah seluruh wajah kekuasaan yang bersumber dari dalam dirinya, bukan dari rakyat,” imbuhnya.

Menurut Hasto, Indonesia memerlukan pemimpin yang tegas dalam keputusan, tetapi bukan otoriter. Padahal, kata dia, ketegasan bisa nampak dalam kelembutan.

“Jokowi memiliki kepekaan lebih atas makna kedaulatan rakyat itu sendiri. Dengan demikian kepada seluruh capres cawapres negeri ini, hendaknya menyerukan: "rakyat negeri ini bukanlah slogan, bukan obyek kekuasaan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan. Kepada merekalah pengabdian harus dilakukan, bukan dengan kata-kata. Tetapi dengan bukti dan ketulusan,” ungkapnya.