Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono (kanan) bersiap membacakan orasi ilmiah berjudul 'Filsafat Intelijen Negara Indonesia' sebelum pengukuhan dirinya sebagai profesor bidang intelijen di Jakarta, Rabu (7/5).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pemenangan Jokowi-JK Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono menegaskan, tidak menarik anggota TNI/Polri aktif untuk menjadi tim sukses.
"Tapi apakah bapak menemukan informasi terkait penarikan-penarikan TNI/Polri aktif? Kalau saya tidak ada. Yang ada pensiunan atau purnawiran TNI/Polri dan itu hak mereka," ujar Hendropriyono di Jakarta, Selasa (3/6).
Menurut dia informasi terkait penarikan sejumlah anggota TNI/Polri aktif sifatnya intelijen dan itu tertutup. "Intelijen itu artinya informasi yang benar dan itu tergantung penggunanya mau tertutup atau terbuka," kata dia.
Ia mengutarakan kalau pengguna itu mau melakukan penggalangan opini tentu dibuka. Tapi kalau penggunanya ingin melakukan langkah-langkah membuat kejutan, maka intelejen itu tertutup.
"Jadi Itu tergantung kepada penggunanya, kalau itu dibuka yah digunakan untuk penggalangan opini," ujar dia.
Ia menilai, pernyataan SBY agar TNI/Polri tidak terlibat dalam politik sebagai sebuah peringatan. Khususnya, kepada anggota TNI/Polri aktif untuk bersikap netral.
"Tapi pernyataan seperti itu ada sebabnya dan sinyalemennnya, saya bersyukur bila itu ditegakkan. Jadi betul-betul apa yang disampaikan oleh presiden itu oleh seluruh jajaran TNI/Polri bisa berdiri netral sehingga rakyat percaya apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di mana kompetisi yang semakin tajam ini. Rakyat percaya bahwa keadaan ini dapat terkendali," kata dia.
Yang terpenting, lanjutnya, bagaimana pelaksanaan pilpres agar tidak curang dan tidak rusuh. "TNI/Polri aktif ikut sama-sama berbesar jiwa untuk mengawasi mulai dari TPS sampai kepada KPU," ujar dia.
Ia mengutarakan apabila kampanye Pilpres ini dapat berlangsung damai maka dunia bisa menghargai Indonesia. "Dan melihat kita bahwa demokrasi berjalan secara baik dan kita dewasa dalam melaksanakan hak-hak demokrasi," kata dia.