REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Standard Chartered Indonesia, Fauzi Ichsan, memberikan penilaian jika Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden maka besar peluang pemerintahan baru yang dipimpinnya itu untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebaliknya, Fauzi tidak melihat hal serupa akan dilakukan oleh Prabowo Subianto jika ditunjuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Ia mengatakan, Prabowo tidak akan berani menaikkan harga BBM tetapi akan membatasi penggunaannya.

"Tapi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja sudah bilang (membatasi penggunaan BBM) itu tidak praktis dan secara teknis sulit dilakukan," kata Fauzi di Jakarta, Kamis (5/6).

Sementara untuk capres Jokowi, kata Fauzi, telah berkomitmen akan menghapuskan subsidi BBM dalam empat tahun. "Jika dilihat dari manifesto, akan lebih mudah bagi Jokowi untuk naikkan harga," ujarnya.

Lebih jauh Fauzi menyarankan agar pemerintahan baru memang perlu mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia memperkirakan harga BBM akan dinaikkan di kuartal kedua 2015.

Selama ini, menurut Fauzi, subsidi BBM sudah menjadi kanker bagi anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN). Pemerintah sudah seharusnya menaikkan harga BBM. Namun, ada saja alasan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM.

Fauzi menilai, subsidi BBM merupakan penyebab defisitnya neraca perdagangan. Karena, pemerintah mengimpor BBM secara besar-besaran.

"Dengan defisit yang besar, pilihannya tidak banyak. Pemerintah bisa naikkan harga BBM tapi tidak mungkin di tahun pemilu. Pemerintah juga tidak akan merevisi UU Mineral dan Batubara (Minerba)," kata Fauzi.