REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres nomor urut dua, Jokowi menjelaskan gagasannya untuk membuat pemerintahan yang bersih dalam debat perdana capres-cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6).

Gubernur DKI Jakarta non-aktif tersebut memaparkan gagasannya dalam dua langkah menuju pemerintahan bersih. Dua langkah tersebut menurutnya bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah. "Pemerintahan yang bersih bisa dilakukan apabila ada dua hal yang dilakukan," buka Jokowi yang malam itu mengenakan setelan jas hitam.

"Pertama adalah pembangunan sistem. Sistem yang seperti apa? Sistem yang sudah dibangun seperti pada saat saya menjadi walikota dan gubernur," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Langkah kedua yang menurut Jokowi penting untuk dilakukan adalah transparansi berbasis teknologi dalam pemerintahan. "Audit pajak online, IMB online yang sudah dilakukan di level lokal bisa dinasionalkan," ujar Jokowi. Ia menambahkan, "Yang juga penting adalah seleksi terbuka. Seleksi di lembaga-lembaga lewat seleksi yang terbuka jangan hanya berbasis kedekatan," tegas Jokowi.

Menambahkan Jokowi, cawapres pendampingnya, JK, menegaskan bahwa pemerintahan bersih harus disokong oleh keteladanan dari para pemimpinnya.  "Pemimpin harus memberi keteladanan. Pemimpin yang merasakan HAM, taat pada HAM. Dengan begitu pemerintahan yang baik akan berjalan. Akan efektif untuk melayani," tukas JK.

Mantan wapres periode 2004-2009 itu juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat KPK. "Masyarakat berkurang trust-nya saat ini karena itu institusi hukum diperkuat. KPK harus diperkuat. Penyidik KPK harus diperbanyak," tutup JK seperti disiarkan timses Jokowi -JK kepada ROL.