REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan debat antar dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta, semalam, mendapat banyak kritikan.

Deputi Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masyukurdin Hafidz mengungkapkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kedodoran dalam mengondisikan undangan dan pendukung pasangan calon yang hadir dalam ruangan debat.

Pada saat debat berlangsung, ujarnya, moderator yakni Zainal Arifin Mochtar mengulang-ulang pertanyaan. Dia pun beberapa kali meminta agar pendukung tetap tenang dan tidak bertepuk tangan saat penyampaian jawaban.

"Jika yang diinginkan KPU adalah suasana yang kondusif maka sebaiknya sekalian saja para pendukung tidak diundang didalam ruangan debat tersebut. Sehingga tidak menyulitkan moderator untuk selalu mengingatkan di setiap sesi dan akhirnya menganggu proses debat itu sendiri," ujarnya.

Menurut Masykurudin, KPU harus segera melakukan perbaikan menyangkut materi pertanyaa. KPU disarankan menyiapkan pertanyaan yang lebih konkret dan jelas pada empat debat capres dan cawapres tersisa.

Pertanyaan, lanjut dia, dapat diawali dengan kasus-kasus kunci yang terjadi selama ini sehingga masyarakat pemilih dan mengukur sejauh mana kualitas jawaban dan pemihakan kepada siapa dari jawaban tersebut.

"Tidak ada salahnya dalam debat berikutnya, jika kedua pasangan calon atau salah satunya menggunakan visi, misi dan program yang telah disampaikan ke KPU dan membacakan kembali di sesi pertama ini terutama visi dan misi yang berkaitan dengan topik yang dibahas," ungkap Masykurudin.