REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, surat pemberhentian Prabowo Subianto yang bocor dapat menimbulkan empati dari rakyat Indonesia. Karena mantan danjen Kopassus itu sudah menjelaskan dengan baik terkait hak asasi manusia (HAM).

"Pak Prabowo sudah menjelaskan dengan baik soal HAM dalam debat perdana capres-cawapres. Sehingga bocornya dokumen hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberikan rekomendasi untuk memecat Prabowo justru menimbulkan empati, simpati, dari rakyat Indonesia," ujar Idrus Marham di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu (11/6).

Sebelumnya, dokumen rahasia hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas nama Prabowo Subianto bocor ke publik. Surat tersebut memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto dari militer.

Menurut Idrus, Prabowo mengatakan tanggung jawab dan berkomitmen soal HAM. "Pak Prabowo pernah menjelaskan dengan baik soal HAM, Pak Prabowo menggunakan kesempatan itu dengan komitmennya dan bahkan mengatakan tanggung jawab. Saya kira ini sangat luar biasa," ujar dia.

Ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD mengatakan, tidak perlu melaporkan kasus bocornya dokumen hasil sidang DKP tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"Enggak, untuk apa dilaporkan," ujar Mahfud MD di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu.

Alasannya, kata dia, karena tidak mengetahui siapa yang mengedarkan.

"Pertama kita tidak tahu siapa yang mengedarkan, sejenis kampanye hitam biasanya yang mengedarkan kita tidak tahu, mau melaporkan siapa?" kata dia.

Kedua, ia mengatakan, pihak berwenang sudah mengetahui dokumen yang beredar. Sehingga tidak perlu dilaporkan tapi harus dicari pelaku penyebarnya.