REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Tim pemenangan nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai kerap menjadi sasaran kampanye hitam. Sosok Prabowo yang selama ini seringkali menjadi sasaran. Terutama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM) dan isu pemecatan dari kemiliteran.

Prabowo mencoba menyikapi berkembangnya isu-isu itu sebelum menghadapi pilpres 9 Juli mendatang. "Saya selalu mengatakan bahwa kalau ada pihak yang melakukan kampanye hitam, berarti kemungkinan dia tidak percaya diri dengan programnya sendiri," kata dia, di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatra Selatan, Kamis (12/6).

Proses demokrasi, menurut Prabowo, adalah menyampaikan pendirian, program kepada rakyat. Kemudian tinggal menyerahkan pada rakyat membuat keputusan. 

Dalam proses itu Prabowo tidak ingin terjerumus untuk saling mencaci-maki. "Kalau caci maki dan menjelekkan itu, cari-cari masalah masa lalu, saya kira itu menunjukkan justru tidak percaya diri dan mungkin punya sifat-sifat ke arah kurang baik," kata dia.

Belakangan ini kembali ramai pembicaraan mengenai dokumen yang diduga surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait Prabowo. Mengenai hal ini, ia mengatakan, selama 16 tahun tidak lari. 

"Saya bertanggung jawab. Ke DKP saya bertanggung jawab. Sesudah DKP ada Mahkamah Kemiliteran. Sudah ada proses, yang saya kira rakyat juga tidak mudah dihasut," kata mantan Panglima Kostrad itu.

Prabowo mengatakan sudah beberapa kali maju untuk menjadi pemimpin. Bahkan ia pada 2009 menjadi cawapres Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri. "Waktu itu kok gak dipersoalkan yah," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

Dengan adanya kampanye hitam ini, Prabowo mengatakan, tidak akan terlalu melayani. Ia menyerahkan sepenuhnya pada rakyat untuk membuat keputusan. 

"Jadi kita ini kalau bernegara, bersikap, kita harus menginginkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya mau menang dengan segala cara, saya kira tidak baik," kata dia.