REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator penghubung partai pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Achmad Basarah membantah pernyataan aktivis Islam liberal, Musda Muslia bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan menghapus kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurutnya pernyataan Musda tidak terdapat dalam program visi misi Jokowi-JK. "Segala sesuati yang tidak ada di visi misi bukan program Pak Jokowi," kata Basarah saat dihubungi Republika, Kamis (19/6).

Wakil Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan ini mengatakan Jokowi tidak pernah membahas penghapusan kolom agama dengan internal partai. Untuk DPP PDI Perjuangan akan melakukan kajian internal membahas pernyataan Musda. "Saya dari DPP belum pernah diajak bicara. Tiap timses perlu kajian lebih dahulu," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini menilai pernyataan Musda hanya bagian dari wacana demokrasi. Persoalan apakah wacana itu akan diimplementasikan oleh Jokowi atau tidak, semua bergantung pada Jokowi. "Apakah wacana itu akan jadi kebijakan yang diimplementasikan tergantung Pak Jokowi," katanya.

Sebelumnya anggota tim sukses pemenangan Jokowi-JK, Musda Mulia menjanjikan penghapusan kolom pada KTP apabila Jokowi-JK terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

"Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat," ujar Musda pada diskusi mengenai visi dan misi capres, bertajuk "Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia", di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6).