REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat militer Universitas Pertahanan, Salim Said mengatakan perdebatan mengenai pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran sudah masuk ke ranah politik ketimbang hukum.

"Ranah hukumnya praktis sudah selesai ketika Dewan Kehormatan Perwira atau DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo. Kalau saat ini ada perdebatan kembali, itu sudah masuk ke ranah politik," kata Salim, Jumat (20/6).

Apalagi, kata Salim, Prabowo saat ini menjadi capres. Sementara ada beberapa jenderal purnawirawan, termasuk mantan panglima ABRI Wiranto dan beberapa anggota DKP saat itu yang berada di kubu yang berseberangan.

Karena itu, tidak mengherankan bila pemberhentian Prabowo itu kemudian digunakan sebagai komoditas politik untuk saling menyerang antara pihak satu dengan lainnya.

"Isu itu sudah politis, bukan lagi hukum. Sehingga Prabowo merasa dirugikan dengan mencuatnya isu ini sehingga pendukungnya menyerang Wiranto," tutur Salim.

Terkait serangan beberapa pihak terhadap Wiranto bahwa 

Salim menyebut serangan terhadap Wiranto sebagai hal yang terlalu menyederhanakan persoalan. Apalagi sampai mengatakan, DKP saat itu merupakan produk politik Wiranto untuk menamatkan karier Prabowo. 

"Saya tidak terlalu percaya hal itu. Lagi pula, DKP itu bukan yang pertama. Sebelumnya juga ada lembaga serupa DKP yang bernama Dewan Kehormatan Militer atau DKM," katanya.

Salim mengatakan, DKM dibentuk untuk memeriksa Panglima Kodam Udayana Mayjen Sintong Panjaitan terkait kasus pembantaian Santa Cruz, Timor Timur pada 1991.