REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggelar debat capres pada Ahad (22/6) malam nanti. Tema kali ini yakni 'Politik Internasional dan Ketahanan Nasional'. Terkait itu, Prabowo Subianto diharapkan akan menanyakan bahayanya laten komunisme kepada Joko Widodo (Jokowi). 

"Bahaya laten komunisme itu nyata. Saya berharap Prabowo bertanya tentang ini pada Jokowi saat berdebat nanti," ujar penasehat tim pemenangan Prabowo-Hatta Jawa Tengah, Suryo Prabowo di Jakarta, Ahad.

Menurutnya, Indonesia pernah beberapa kali berhadapan dengan ancaman komunis. Bahkan beberapa di antaranya harus ditumpas dengan kekuatan militer. 

"Bangsa ini pernah alami luka yang sangat dalam akibat PKI. Jangan lupa, sangat banyak kiai atau pengasuh pesantren saudara kita dari kalangan nahdliyin yang dibunuh oleh PKI. Generasi muda harus mengerti sejarah ini," ujarnya.

Memasuki abad modern, katanya, ancaman perang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Karena akan terlalu berisiko bagi keamanan kawasan jika Indonesia diserang dari luar. 

"Tapi ancaman itu bukan berarti tidak ada. Ancaman terhadap ketahanan nasional justru bisa muncul dari dalam," paparnya.

Suryo mengaku sudah mengelilingi sejumlah daerah dan pelosok di Jawa Tengah. Ia pun menemukan pola kerja yang mirip PKI. Yaitu, metode menghalalkan segala cara untuk menang. 

"Rakyat diintimidasi, bahkan ada yang dipukuli. Beberapa bupati bahkan memaksa lurah untuk mengarahkan warganya memilih capres tertentu. Spanduk Prabowo-Hatta juga ada yang disobek di beberapa tempat. Bisa jadi komunisme ini menyusup di pilpres dan menunggangi demokrasi," ujarnya.

Bagi Suryo, sebagai militer, Prabowo memiliki sikap yang lebih jelas terhadap komunisme. "Itulah sebabnya saya berharap Prabowo bertanya pada Jokowi tentang bahaya laten ancaman komunisme. Publik ingin tahu, apakah Jokowi paham komunisme ini ancaman atau bukan bagi ketahanan nasional?" jelasnya.

Meski antikomunisme, katanya, Prabowo mengakomodasi upaya rekonsiliasi. "Prabowo memang antikomunisme tapi dia juga sangat terbuka pada segenap komponen bangsa yang pernah berseberangan dalam konflik komunal dan horizontal untuk rekonsiliasi," paparnya.