REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rachmawati Sukarnoputri menyebut Jenderal (Purn) TNI Wiranto bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Sebagai Panglima ABRI, Wiranto tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya atas peristiwa yang terjadi saat itu.

"Soldier never be mistake. Yang salah adalah komandannya. Siapa komandannya? Ya Wiranto," katanya dalam konferensi pers di kediamannya di Jalan Jati Padang Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (22/6).

Rachma menyesalkan pernyataan Wiranto yang kembali mengungkit isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) 1998 saat momentum pilpres. Menurutnya, Wiranto harusnya justru menjaga kondusifitas menjelang pilpres akan digelar.

"Tidak patut men-downgrade seseorang. Saat Prabowo disandingkan dengan Mega kenapa tidak ada itu isu HAM," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rachma juga mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut bahwa Mahfud MD menuding Bung Karno melakukan pelanggaran HAM saat menjadi presiden. Mahfud meminta maaf atas ketidaknyamanan akibat adanya berita yang memuat dirinya menuding Sukarno sebagai pelaku pelanggaran HAM.

"Saya meminta maaf pada Mbak Rachma atas ketidaknyamanan ini. Meski pun saya tidak mengatakan itu (Bung Karno melanggar HAM). Tidak boleh ada anak bangsa termasuk saya mengatakan Bung Karno melanggar HAM," katanya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, hanya menyatakan bahwa pada zaman Presiden Sukarno ada banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa Bung Karno yang melakukannya. "Bahkan mungkin Bung Karno adalah korban dari pelanggaran HAM saat itu," ujarnya.