Warga menggelar aksi damai "Stop Kampanye Hitam" di Bunderan HI, Jakarta Pusat, Ahad (8/6).
REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Perusahaan media massa diharapkan semakin mengutamakan independensi dan netralitasnya dalam pemberitaan pemilihan presiden untuk menciptakan kecerdasan politik bagi masyarakat.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Medan Teguh Satya Wira di Medan, Selasa, mengatakan, harapan itu disampaikan karena adanya fenomena tentang media massa yang terkesan kurang netral dalam pemberitaan pemilihan presiden (pilpres) 2014.
"Kita sudah tahu media massa mana saja yang tidak netral itu," katanya tanpa menyebutkan nama media massa dimaksud.
Menurut Teguh, sebagai salah satu sumber informasi, media massa seharusnya mampu bersikap objektif, netral, dan independen dalam pemberitaan pilpres.
Untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, media massa diharapkan dapat menyampaikan seluruh visi dan misi kedua pasangan capres/cawapres.
"Jadi, diharapkan dapat memberitakan semua pasangan calon, bukan hanya salah satu," katanya.
Ia mengatakan, netralitas dan independensi yang dimaksud bukan berarti media massa tidak boleh mengkritisi berbagai kekurangan yang dimiliki pasangan capres/cawapres tersebut.
Sebagai media kontrol yang ingin membuka wawasan masyarakat, media massa juga perlu untuk menyampaikan dan mengoreksi sejumlah kekurangan yang dimiliki dua kontestan Pilpres 2014.
Namun, pemberitaan yang berisi koreksi dan kritisi tersebut diharapkan disertai data dan fakta, serta mengutamakan keberimbangan sehingga dapat mencerdaskan masyarakat. "Jadi, media massa tidak menjadi atau dijadikan bagian dari proses kampanye hitam," katanya.