REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta keluarga besar TNI dan segenap komponen bangsa untuk meningkatkan kewaspadaan. Terutama isu yang tendensius mengganggu integritas TNI AD. 

Penasehat tim pemenangan Prabowo-Hatta Jawa Tengah, Letjen TNI (purn) Suryo Prabowo menilai, situasi politik saat ini mirip gejolak politik pada 1965-1966. Yaitu, ketika komunis tengah berjaya hingga mampu memecah belah TNI AD.

Menurutnya, ada pihak yang terlihat membenci TNI AD. Misalnya, dengan menggunakan isu Babinsa untuk mendiskreditkan komando teritorial. Kemudian, memengaruhi oknum pejabat tinggi TNI AD/Polri untuk memihak.

"Serta melecehkan TNI AD dengan mengintervensi modernisasi peralatan tempur dengan mengajukan pertanyaan titipan yang mempersalahkan pengadaan tank Leopard. Ini semua mengarah pada pelemahan kekuatan TNI AD," ujarnya saat memberi pembekalan pada pengurus DPD dan DPC Pepabri, Piveri dan keluarga besar TNI Jawa Tengah di Gedung Joang '45, Semarang, Kamis (26/6).

Dalam keterangannya, dijelaskan, usaha menurunkan kemampuan TNI AD terlihat sistematis. Pertama, TNI AD dijauhkan dari rakyat. Kemudian kekuatan persenjataannya dilucuti, dan kemampuan prajuritnya diragukan. 

"Mereka bilang kalau hanya andalkan pengalaman prajurit TNI, Prabowo dinilai belum cukup untuk bisa menjadi presiden. Karena tidak miliki pengalaman di pemerintahan. Ini pelecehan terhadap seluruh mantan presiden RI," paparnya.

Ia mengatakan, Sukarno tidak punya pengalaman di pemerintahan tapi jadi presiden selama 20 tahun. Begitu pula purnawirawan TNI AD seperti Soeharto yang menjadi presiden selama 32 tahun dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencapai 10 tahun.

Sebaliknya, kata dia, Megawati Sukarnoputri meski sebelumnya pernah di pemerintahan, tetapi tak bisa menjadi presiden selama lima tahun penuh. "Pengalaman ini justru bikin khawatir masyarakat. Jangan-jangan jika Jokowi yang terpilih, menjabat presiden tidak sampai lima tahun," jelasnya.

Namun, ungkap dia, agar terlihat visioner, Jokowi memunculkan istilah retoris. Seperti poros maritim dunia, tol laut, dan penggunaan drone untuk menghadapi perang cyber dan hybrid. "Ini tampak sekali sebagai pemikiran titipan orang lain, bukan original pemikiran Jokowi," ujarnya.