REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilu presiden berkurang dibanding pemilu legislatif 2014 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah TPS yang akan digunakan pada 9 Juli 2014 nanti sebanyak 477.291 unit.
"Jumlah TPS untuk Pilpres berkurang dibanding pileg. Kalau di Pileg lalu ada 545.803 TPS untuk pilpres ini 477.291 unit," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Rabu (11/6).
Menurut Hadar, penyusutan jumlah TPS itu disebabkan adanya pengelompokan ulang (re-grouping) dari jumlah TPS pada saat pileg kemarin. Pengelompokan ulang mengacu pada tersebut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres.
Dalam UU Pilpres disebutkan ketentuan jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 800 orang. Sedangkan dalam UU Pemilu nomor 8 tahun 2012 yang dijadikan acuan pileg, TPS dibangun untuk setiap 500 pemilih.
"Oleh karena itu, kami melakukan re-grouping itu untuk menggabungkan TPS yang jumlah pemilihnya memungkinkan untuk disatukan. Misalnya TPS pertama ada 500 orang, kemudian TPS kedua ada 300 orang, maka itu bisa saja digabung menjadi satu TPS," jelas Hadar.
Meski begitu, penggabungan TPS tidak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kata Hadar, KPU tetap mempertimbangkan kondisi geografis dan akses pemilih menuju TPS.
Untuk wilayah Indonesia bagian Timur dengan kondisi geografis yang cukup ekstrim, TPS tetap dibangun sesuai jangkauan pemilih. Pemadatan 800 pemilih ke dalam satu TPS tidak dilakukan.
"Kebanyakan re-grouping ini untuk TPS-TPS di daerah perkotaan," ungkapnya.
Berkurangnya jumlah TPS, lanjut Hadar, otomatis juga mengakibatkan berkurangnya anggaran untuk pembangunan TPS. Setiap TPS dibangun dengan biaya Rp 750.000. Dengan selisih 67.464 TPS dibanding pileg, KPU bisa menghemat anggaran pembangunan TPS hingga Rp 50.598 miliar.
