REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai pemilu serentak akan membuat perubahan yang mendasar. Sehingga lebih baik tidak dilaksanakan pada pemilu 2014.

"Menurut saya ini akan membuat perubahan yang sangat mendasar sehingga dengan demikian apa pun putusannya seyogyanya tidak diterapkan di pemilu 2014," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Pramono menilai, persiapan pemilu 2014 sudah berjalan dan memasuki masa sosialisasi bagi para caleg. Karenanya, keputusan terkait dengan pileg dan pilpres serentak lebih baik diputuskan untuk pemilu 2019.

"Terlebih bangsa Indonesia sedang disibukkan dengan bencana sehingga akan menambah persoalan baru," ujarnya.

Dia menjelaskan tensi politik yang timbul seperti persaingan atau rivalitas yang berkaitan dengan pilpres akan terjadi terkait putusan Mahkamah Konstitusi.

Pramono juga meminta masyarakat untuk melihat uji materi UU Nomor 10/2008 tentang pemilu yang membuat kemenangan partai ditentukan menjadi suara terbanyak.

"Keputusan itu ternyata menyebabkan hasil Pemilu 2009 banyak wajah baru yang tidak memiliki pengalaman dalam legislasi dan peristiwa korupsi," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Pengalaman itu bisa menjadi pelajaran bagi MK untuk memutuskan uji materi UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres.