REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Endriartono Sutarto menyatakan skema bagi hasil kekayaan alam harus mengedepankan semangat kebersamaan agar tidak terjadi kesalahpemahaman antara daerah dan pemerintah pusat.
"Indonesia memiliki Papua yang mempunyai sumber daya alam luar biasa, tapi di satu sisi juga terdapat Nusa Tenggara Timur yang sangat minim akan penghasilan. Artinya, bagi hasil antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan suatu keharusan mengingat NTT juga bagian dari Indonesia," ujar Endriartono dalam acara 'debat bernegara', di Palembang Sport Convention Center, Sabtu (25/1) malam.
Ia mengemukakan, mengenai skema persentase bagi hasil perlu ditinjau ulang mengingat menempatkan angka 15 persen untuk daerah penghasil dan 85 persen bagi pemerintah pusat belum memadai.
"Terpenting, hasil kekayaan alam yang masuk ke pemerintah pusat itu tidak mengarah ke mana-mana tapi benar-benar digunakan secara berkeadilan," ujarnya.
Mantan Panglima TNI ini bertarung bersama 10 orang lainnya dalam konvensi calon presiden Partai Demokrat yang diselenggarakan di 10 kota di Tanah Air.
Pada pelaksanaan debat di Palembang, hari pertama, Jumat (24/1) menampilkan Dahlan Iskan, Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, Ali Masykur Musa, dan Hayono Isman. Sementara, Gita Wirjawan batal tampil karena menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri.
