REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon presiden konvensi Partai Demokrat, Gita Wirjawan berjanji akan memberi insentif keringanan pajak kepada para seniman kreatif yang dapat mempromosikan Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan agar Indonesia bisa menjadi negara yang kuat secara budaya. Demikian dikatakan Gita dalam siaran persnya saat bersilaturahmi dengan kaum muda kreatif Bandung Creative City Forum (BCCF) atau Perkumpulan Komunitas Kreatif Kota Bandung, Kamis (6/2).
Gita memberi contoh bagaimana di pemerintah Malaysia dan Singapura telah memberikan insentif keringanan pajak kepada para pekerja kreatifnya. Di Malaysia, seorang pembuat iklan berhak mendapatkan beban pajak yang dikurangi dari peran mereka untuk mempromosikan Malaysia.
"Pajak normal yang harusnya dia bayar itu seharusnya 900 ringgit. Tapi karena sudah melakukan promosi maka pemerintah memberikan keringanan pajak itu menjadi 700 ringgit saja. Inilah insentif yang dilakukan Malaysia untuk menguatkan para pekerja kreatif mereka," terang Gita
Insentif berupa double deduction tax bagi pelaku ekonomi kreatif diharapkan dapat mendukung peningkatan riset dan pengembangan industri kreatif. Praktik double deduction tax diizinkan oleh World Trade Organization (WTO) dan mengizinkan pemerintah memberikan subsidi bagi kegiatan riset dan pengembangan serta kegiatan pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM).
Proses riset dan pengembangan membutuhkan biaya besar, sehingga semua biaya yang dikeluarkan akan diperhitungkan untuk dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Selanjutnya, biaya-biaya komersialisasi hasil riset dan pengembangan 100 persen dikurangkan dari pendapatan kena pajak.
Gita melihat Indonesia belum memberlakukan mekanisme insentif pajak semacam di Malaysia maupun Singapura. Untuk itulah pemimpin Indonesia ke depan, kata dia, harus berani mendorong dan menopang insting kreatif para seniman Indonesia. "Kalau saya tahu ada sutradara dan produser film yang secara tak langsung mempromosikan Indonesia, saya akan memberikan insentif agar dia tidak bayar pajak sampai lima tahun. Tapi sayangnya ini belum pernah dipikirkan dan belum pernah dilakukan oleh kita," jelasnya.
Potensi untuk menjadi negara yang kuat itu, lanjut Gita, sebenarnya sudah dimiliki Indonesia yang memiliki populasi penduduk terbesar keempat di dunia dengan iklim demokrasi dan potensi ekonomi yang terus tumbuh. "Sayangnya kita punya kriteria dan atribut yang besar, tapi mengapa sampai sekarang tak ada yang menonton film Indonesia di dunia? Padahal kalau dari sisi diversitas, sebenarnya kita jauh lebih kaya dibandingkan negara Asia Tenggara, bahkan Asia Pasifik," tutur Gita.
Gita juga sempat menyebut betapa Korea yang hanya memiliki 50 juta penduduk ternyata mampu memasukkan budaya mereka ke Indonesia yang sebenarnya memiliki populasi hingga 250 juta. "Siapa yang di sini tak menonton film Korea, musik Korea bahkan Korean Culture. Dengan potensi yang kita miliki itu maka sudah seharusnya kita bisa memperkenalkan I-Pop, yakni Indonesian Pop. Inilah yang harusnya kita perbaiki di masa mendatang," pungkasnya.
