REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanudin mempertanyakan sikap politisi yang mulai menggoda TNI untuk kembali ke politik praktis. Yakni, dengan mewacanakan Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebagai calon presiden.

"Salah satu amanah reformasi adalah memutuskan TNI sebagai alat negara dan netral dalam politik. Kita jangan mengajak kembali jenderal TNI aktif kembali di partai politik, termasuk mewacanakan Panglima TNI sebagai calon presiden," kata Hasanuddin usai rapat kerja antara Komisi I DPR RI dan Panglima TNI, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (10/2).

Hasanuddin mengatakan hal itu menanggapi nama Jenderal TNI Moeldoko diusulkan oleh kader PPP sebagai salah satu dari sembilan bakal calon presiden pada musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP di Bandung, pada 7-9 Februari 2014. Menurut Hasanuddin, pada era orde baru ABRI hanya mengenal politik negara, tapi kemudian Presiden Soeharto menggeser peran dan

fungsi ABRI ke politik praktis, sehingga ABRI masuk dalam ranah politik praktis melalui dwi fungsinya sebagai kekuatan sosial politik. "Hasilnya, ABRI saat itu menjadi tidak netral. Maka pada  peralihan dari orde baru ke reformasi, salah satu amanahnya mengembalikan ABRI ke barak dan tidak terlibat dalam politik praktis,"katanya.

Karena itu, kata Hasanuddin, seluruh elemen masyarakat, terutama partai politik, agar bersama-sama menjaga tidak mengajak kembali TNI ke partai politik. "Biarkan TNI maju dan berkembang menjadi tentara profesional  dan pejuang demi tegaknya NKRI," katanya.