REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Kapolri Jenderal Sutarman segera menghentikan proyek pengadaan Alat Komunikasi dan Alat Khusus Sistem Pengamanan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Alkom-Alsus Pam Capres-Cawapres) 2014. 

Dia menilai Alkom-Alsus senilai Rp 77,5 miliar yang akan ditempatkan di Polda Metro Jaya tersebut sangat rawan penyadapan. Dari penelusuran IPW, frekuensi Alkom dan Alsus aparat keamanan selama ini berada di bawah 400 MHz. 

Polri sendiri menggunakan frekuensi 380 MHz. Sebab frekwensi ini dinilai sangat aman dari berbagai upaya penyadapan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Tapi ironisnya, ada pihak tertentu yang memaksakan kehendaknya agar Alkom Alsus Pam Capres dan Cawapres 2014 menggunakan frekuensi 800 MHz. Padahal, frekuensi ini sangat rawan penyadapan," ujar Neta dalam siaran persnya, Kamis (13/2).

Satu lagi yang menurutnya janggal adalah pengadaan Alkom Alsus Pam Capres dan Cawapres 2014 itu sudah masuk dalam Rekap Alokasi Anggaran Belanja Modal Polri tahun Anggaran 2014. Artinya, proyek pengadaannya akan segera dilakukan. 

Alkom Alsus rawan penyadaan itu sebanyak 4.040 unit, di antaranya Digital Portable Radio 800 MHz AP CO 25, Analog Portable Radio MHz, Radio Base Station Trunking 12 CH 800 MHz AP CO 25, Power Supply Repeater GTR 800 dan Power Amplifier GTR 800 MHz.

Sebelumnya, Biro Teknologi Komunikasi (Tekom) Polri sudah membuat surat edaran frekuensi Alkom Alsus Polri berada di bawah 400 MHz. Tujuannya agar frekuensi Polri senantiasa aman dan tidak rawan penyadapan. 

"Untuk itu IPW mendesak Kapolri segera membatalkan proyek alat komunikasi itu dan menggantinya dengan frekuensi yang ditentukan Polri sehingga Pemilu dan Pilpres 2014 berjalan aman. Keberadaan capres dan cawapres 2014 juga aman serta tidak diganggu, diteror atau disadap pihak-pihak tertentu," kata Neta.