REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut akan menguak isi Perjanjian Batu Tulis. Perjanjian ini disebut terjadi saat menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 di mana Prabowo memberi dukungan kepada Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres.
Sebaliknya untuk Pemilu 2014, disebut giliran Mega bersama PDI-P mendukung Prabowo. Mengenai rencana Prabowo mengungkap isi perjanjian itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mempersilahkannya. "Silahkan dibuka untuk kesepakatan Batu Tulis bagi Pak Prabowo. Kita tidak ada persoalan," kata dia, di Jakarta, kemarin.
Hasto mengatakan, PDI-P ingin fokus menatap ke depan. Partai berlambang banteng justru sangat menggebu untuk bisa meraih target 27,02 persen suara pada pemilu mendatang. Sehingga bisa memenuhi syarat untuk memajukan capres.
"Jadi presiden yang diusung rakyat adalah presiden yang mendapat dukungan rakyat, bukan karena dukungan sebuah perjanjian atau pun sertifikat. Cara berpikir kita adalah tentu saja cara berpikir move-on," kata dia.
Mengenai isi perjanjian Batu Tulis itu, Hasto tidak secara langsung memberikan penegasan. Hanya saja, ia menyebut, suatu perjanjian tentu ada ketentuan kondisi. "Kondisi itu ketika kami memenangkan pemilu presiden dan wakil presiden. Faktanya kan yang menang Pak SBY (Pemilu 2009)," ujar dia.
Hasto mengatakan, PDI-P tidak ingin 'move back'. Menurut dia, partainya ingin berkonsentrasi dengan menurunkan juru kampanye terbaik sehingga bisa merealisasikan target pada pemilu mendatang. Ia pun mengatakan, partai lain semestinya fokus pada sasaran serupa dengan turun ke rakyat. "Sehingga akan terjadi kompetisi sempurna di mata rakyat, bukan kompetisi karena mengandalkan sebuah perjanjian," kata dia.
Pembicaraan mengenai perjanjian Batu Tulis ini menjadi polemik tersendiri antara PDI-P dan Gerindra. Mengenai kemungkinan koalisi kedua partai menghadapi Pilpres, Hasto tidak menutup jalan. Tapi, menurut dia, tentu ada kondisi yang harus diperhitungkan. "Sebuah kerja sama tidak hanya memerlukan kesesuaian platform politik, tapi juga harus dibangun melalui sebuah komunikasi yang menciptakan nilai tambah satu sama lain," kata dia.
